21657661

IQPlus, (5/8) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai kesiapan proyek menjadi kunci dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) agar memperoleh pembiayaan dan dapat berlanjut ke tahap konstruksi.

Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat mengatakan proyek PLTA memiliki siklus pengembangan yang panjang sehingga aspek teknis, lingkungan, sosial, perizinan, kelembagaan, dan pembiayaan harus dipersiapkan sejak awal.

"Penting dari awal kita menerapkan HydroSelect dan Hydropower Sustainability Standard agar bankability-nya naik," kata Abdul dalam Indonesia Hydropower Summit 2026 di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan HydroSelect merupakan instrumen penyaringan awal untuk mengidentifikasi 12 risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG) pada tahap konsep dan prakelayakan proyek.

Adapun Hydropower Sustainability Standard (HSS) merupakan standar untuk menilai kinerja keberlanjutan proyek PLTA pada tahap persiapan, konstruksi, hingga operasi.

Menurut Abdul, penerapan kedua instrumen tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kelayakan proyek sehingga lebih mudah memperoleh dukungan lembaga pembiayaan, investor, kontraktor, serta rantai pasok internasional.

Pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW).

Sebanyak 76 persen dari tambahan kapasitas tersebut berasal dari energi baru dan terbarukan serta sistem penyimpanan energi, termasuk pengembangan pembangkit hidro sebesar 11,7 GW.

Pelaksanaan RUPTL 2025-2034 diperkirakan membuka peluang investasi sebesar Rp2.967,4 triliun untuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, serta program elektrifikasi.

Abdul mengatakan sejumlah lembaga pembiayaan internasional, seperti Bank Dunia, Japan International Cooperation Agency (JICA), KfW, dan Asian Development Bank (ADB), menawarkan pinjaman pemerintah atau sovereign loan untuk mendukung proyek infrastruktur.

Namun, menurut dia, ketersediaan dana perlu diimbangi dengan proyek yang telah memenuhi persyaratan teknis, kelembagaan, lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Untuk skema penerusan pinjaman kepada PLN, Abdul Malik mencontohkan proyek PLTA Peusangan, PLTA Asahan III, dan PLTA pumped storage Upper Cisokan.

Ia mengatakan pembahasan dan penyiapan Upper Cisokan telah berlangsung sekitar 15 tahun. Lamanya siklus tersebut menunjukkan pentingnya kesesuaian antara aspek rekayasa dan pembiayaan sejak awal pengembangan proyek.

"Banyak pemilik bahkan perusahaan negara pun belum tentu punya dukungan finansial yang kuat. Karena itu, kami mendorong diversifikasi blended financing," ujarnya.

Berdasarkan paparan kementerian, PLTA Asahan III berkapasitas 174 megawatt (MW) menjadi proyek pembangkit hidro pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikasi HSS pada 2026.

Abdul menilai capaian itu dapat menjadi contoh bagi proyek PLTA lain untuk melakukan penilaian mandiri maupun mengikuti asesmen guna meningkatkan standar keberlanjutan dan kelayakan pembiayaan. (end/ant)