23053979

IQPlus, (19/8) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membidik peningkatan konsumsi listrik nasional hingga mencapai 1.720 kilowatt hour (kWh) per kapita pada 2029.

"Menuju tahun 2029, kami bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pasokan listrik secara nasional, dengan konsumsi listrik mencapai 1.720 kWh per kapita," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2026 di Jakarta, Rabu.

Adapun saat ini konsumsi per kapita listrik di Indonesia mencapai 1.584 kWh, dengan akses elektrifikasi sudah mencapai 99,83 persen.

Ia menilai pemerataan akses energi elektrifikasi menjadi faktor penting dalam pembangunan wilayah, sementara itu, ketersediaan energi menentukan keberlangsungan berbagai layanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga pengembangan usaha lokal.

"Akses energi menentukan apakah sekolah masih dapat beroperasi, fasilitas kesehatan dapat memberikan layanan yang andal, usaha lokal dapat berkembang, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi," ujar Rachmat.

Lebih lanjut, menurutnya, peningkatan konsumsi listrik tersebut membutuhkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penguatan jaringan transmisi antarwilayah, hingga perluasan elektrifikasi.

Menurut dia, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, namun pemanfaatannya masih menghadapi tantangan. Saat ini, energi terbarukan masih menyumbang kurang dari 16 persen terhadap kapasitas listrik terpasang nasional.

"Peluangnya sangat besar, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang teridentifikasi sebesar lebih dari 3.600 gigawatt," katanya.

Rachmat menjelaskan tantangan lain dalam pengembangan energi bersih untuk elektrifikasi adalah aspek geografis. Sebagian besar penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara potensi energi terbarukan terbesar berada di wilayah lain.

Ia menyebut Sumatera memiliki potensi energi terbarukan lebih dari 1.200 gigawatt, sedangkan wilayah Maluku dan Papua secara kolektif memiliki potensi 918 gigawatt.

Oleh karena itu, menurut Rachmat, transisi energi harus berjalan seiring dengan transformasi tata ruang nasional. Pengembangan pembangkit energi terbarukan harus dibarengi pembangunan infrastruktur transmisi agar pasokan listrik dapat tersalurkan ke pusat-pusat kebutuhan.

"Indonesia harus mengaitkan transisi energinya dengan transformasi spasial. Kita tidak bisa mengembangkan pembangkit energi terbarukan tanpa secara bersamaan membangun infrastruktur transmisi yang diperlukan untuk menyalurkan listrik tersebut," ujarnya. (end)