28052807

IQPlus, (8/10) - Sebuah studi baru yang dirilis pada hari Kamis (8 Oktober) menyebutkan bahwa Tiongkok, ekonomi terbesar kedua di dunia, telah meningkatkan pendanaan bagi lembaga pembangunan multilateral hingga sepuluh kali lipat sejak tahun 2010; namun, kekuatan suara dan kehadirannya di berbagai badan internasional masih tertinggal dibandingkan dengan bobot ekonominya.

Menurut laporan dari Center for Global Development, pendanaan Beijing untuk bank-bank pembangunan mencapai US$3 miliar pada tahun 2024, sementara pendanaan untuk badan-badan PBB yang terkait dengan pembangunan melonjak sebesar 47 persen.

Tiongkok juga meningkatkan pendanaan untuk pembiayaan iklim multilateral secara signifikan menjadi US$5,25 miliar pada tahun 2025, namun memangkas dukungannya sebesar 32 persen untuk lembaga seperti Gavi sebuah kemitraan publik-swasta yang bertujuan mengadakan dan mendistribusikan vaksin di negara-negara berpenghasilan rendah.

"Ini merupakan peningkatan besar dibandingkan 15 tahun lalu, namun porsinya masih sangat kecil dalam perekonomian Tiongkok," ujar Ian Mitchell, salah satu penulis laporan tersebut, seraya mencatat bahwa keputusan pendanaan Tiongkok tergolong cukup selektif. "Tiongkok tidak banyak memberikan dukungan sukarela kepada PBB. Mereka hampir sama sekali tidak mendukung program-program sektoral khusus (vertikal), dan terus melanjutkan upaya bilateral, namun dalam skala yang lebih kecil."

Rekan penulis Beata Cichocka mengatakan bahwa Tiongkok telah memberikan sejumlah kontribusi besar kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di saat AS menarik diri dari badan tersebut; namun, Beijing tidak mengisi seluruh kekosongan yang ditinggalkan oleh Washington maupun kekuatan Barat lainnya, yang banyak di antaranya telah memangkas anggaran pembangunan.

Tiongkok telah lama mendesak peran yang lebih besar di Bank Dunia dan IMF agar lebih mencerminkan skala ekonomi dan kontribusinya. Porsi kepemilikan Tiongkok di Bank Dunia yang berkisar di angka 6 persen masih kurang dari separuh angka yang disarankan oleh rumus ekonomi lembaga tersebut, sementara AS tetap memegang hak veto berkat kepemilikan sahamnya yang mencapai sekitar 16 persen.

Para pejabat AS dan negara Barat lainnya telah menunda perubahan struktur pemegang saham IMF dan Bank Dunia yang akan memberikan Tiongkok hak suara lebih besar, dengan alasan belum adanya konsensus mengenai penyesuaian tersebut serta kurangnya transparansi dari pihak Tiongkok.

Studi yang dirilis menjelang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok pekan depan itu menunjukkan bahwa Tiongkok kini menjadi penyumbang terbesar kelima bagi International Development Association (IDA) lembaga Bank Dunia yang menyediakan dana bagi negara-negara termiskin menyusul komitmen dana sebesar US$1,5 miliar pada periode penggalangan dana (replenishment) terakhir.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Tiongkok telah meningkatkan pendanaan untuk program pinjaman bank multilateral dengan suku bunga nol persen maupun rendah sebesar 92 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Hanya 11 persen dari kontribusi Beijing kepada badan-badan PBB yang bersifat sukarela sebuah fakta yang menurut Mitchell mencerminkan prioritas strategis Tiongkok. Sebagai perbandingan, lebih dari 70 persen kontribusi AS bersifat sukarela.

Warga negara Tiongkok memegang lima posisi manajemen senior di Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya; jumlah ini tidak berubah sejak tahun 2021. Namun, studi tersebut menemukan bahwa Beijing telah kehilangan posisi-posisi puncak di beberapa lembaga PBB sejak tahun 2020, termasuk di WHO dan International Telecommunication Union (ITU).

Tiongkok yang kini hampir dikategorikan sebagai negara berpenghasilan tinggi telah mengurangi secara drastis pinjamannya dari bank-bank pembangunan; total pinjaman turun menjadi US$4,7 miliar pada tahun 2024 dari US$8 miliar pada tahun 2021.

Setelah sempat menjadi peminjam terbesar Bank Dunia pada tahun 2017, Tiongkok kini menempati peringkat ke-18, dan pihak bank baru-baru ini mengumumkan akan menghentikan seluruh penyaluran pinjaman ke Tiongkok setelah tahun 2031. (end/Reuters)