28153305

IQPlus, (9/10) - Pada hari Kamis, AS menangguhkan Microsoft perusahaan TI besar yang menggunakan jasa alih daya dan pembuat perangkat lunak Adobe dari program *green card* (izin tinggal tetap) utama, sembari memulai penyelidikan terhadap sembilan universitas terkemuka. Langkah ini memperluas tindakan keras yang diklaim bertujuan memerangi penipuan dan melindungi lapangan kerja bagi warga Amerika.

Sejak menjabat, Presiden AS Donald Trump telah berupaya keras mengurangi jumlah penduduk kelahiran luar negeri di AS serta membatasi akses mereka untuk mendapatkan izin tinggal dan kewarganegaraan. Dua tindakan yang diambil pada hari Kamis ini menandai pukulan terbesar sejauh ini terhadap program imigrasi bagi pekerja terampil yang berpotensi memutus jalur umum menuju status penduduk tetap bagi pekerja teknologi asing sekaligus memberikan peringatan kepada sejumlah universitas riset terkemuka di negara tersebut.

"Sayangnya, tidak ada perusahaan di Amerika Serikat yang lebih banyak menyalahgunakan sistem ini dibandingkan Microsoft," ujar Wakil Presiden JD Vance. Ia menyebutkan bahwa perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 6.000 pekerja Amerika pada tahun lalu, namun di saat yang sama memanfaatkan 6.300 visa pekerja sementara H-1B dan hampir 3.000 *green card*.

Komentar tersebut disampaikan beberapa jam sebelum Trump memberikan penghargaan kepada para miliarder teknologi atas kontribusi mereka bagi Amerika, termasuk CEO Microsoft, Satya Nadella. Nadella pernah memegang visa H-1B, begitu pula Elon Musk yang juga menerima penghargaan sementara tiga CEO lainnya yang mendapat penghargaan juga merupakan imigran.

Nadella mengucapkan terima kasih kepada Trump atas penghargaan tersebut dan menyatakan melalui unggahan di X bahwa ia akan terus memajukan teknologi serta mendorong kemakmuran Amerika.

Menurut data Departemen Tenaga Kerja AS, Microsoft merupakan pihak yang paling banyak mengajukan permohonan PERM, yaitu proses sertifikasi tenaga kerja permanen. Berdasarkan ketentuan PERM yang menjadi syarat bagi sebagian besar pengajuan *green card* berbasis pekerjaan perusahaan wajib membuktikan bahwa perekrutan tenaga kerja asing tidak akan merugikan upah maupun lapangan kerja bagi pekerja AS.

Dalam sebuah pernyataan, perusahaan menyebutkan bahwa sekitar 80% dari permohonan visa H-1B yang diajukannya pada tahun fiskal lalu ditujukan untuk memperpanjang atau mengubah status karyawan yang sudah ada, bukan untuk merekrut pekerja baru. Pada bulan Juli, perusahaan mengumumkan akan memangkas 4.800 pekerjaan, atau sekitar 2,1% dari total tenaga kerjanya secara global. (end/Reuters)