28655545

IQPlus, (14/10) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional melalui penyediaan bahan baku yang kompetitif serta perlindungan terhadap industri strategis dari tekanan produk impor. Hal tersebut disampaikan seusai melakukan pertemuan dengan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA).

"Kami menerima berbagai aspirasi dari pelaku industri makanan dan minuman serta industri baja. Kementerian Perindustrian akan terus memberikan dukungan agar industri nasional semakin berdaya saing, termasuk mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi," kata Menperin Sarmuji di Jakarta, Rabu (14/10).

Menperin menjelaskan, industri makanan dan minuman nasional memiliki daya saing yang cukup kuat, tercermin dari pertumbuhan yang positif serta kemampuan produk-produknya menembus pasar ekspor. Namun, masih terdapat tantangan terkait ketersediaan dan harga bahan baku yang perlu segera diatasi.

Salah satu persoalan yang disampaikan GAPMMI adalah tingginya harga beras pecah sebagai bahan baku industri pengolahan pangan, termasuk industri bihun. Menurut Sarmuji, harga beras pecah dari luar negeri berkisar Rp5.700 hingga Rp6.000, sedangkan harga di dalam negeri mencapai sekitar Rp11.000.

"Selisih harga ini cukup besar dan tentu memengaruhi daya saing industri. Kalau harga bahan bakunya terlalu tinggi, industri seperti bihun akan sulit bersaing. Karena itu, kita sedang mencari solusi agar bahan baku bisa diperoleh dengan harga yang lebih kompetitif," ujarnya.

Salah satu opsi yang tengah dijajaki adalah pemanfaatan stok beras Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Menperin menilai, langkah tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi industri sekaligus mengoptimalkan nilai ekonomi stok beras yang berisiko mengalami penurunan kualitas.

"Kita sedang mencari cara agar stok beras Bulog yang sudah lama tersimpan dapat dimanfaatkan industri, tentunya dengan harga yang bisa ditoleransi oleh pelaku usaha. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membahas persoalan ini," ungkapnya. (end)