28125949

IQPlus, (9/10) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebutkan pendapatan negara hingga akhir September 2026 sebesar Rp2.341,5 triliun, naik 25,5 persen year on year (yoy) dan telah mencapai 74,2 persen dari target tahun ini.

"Sampai dengan akhir September, kinerja anggaran kita cukup baik. Pendapatan negara telah terkumpul Rp2.341 triliun. Akhir September itu adalah tiga perempat tahun. Jadi kalau pendapatan negara sudah terkumpul 74 persen, artinya on track," ujar Menkeu dalam agenda Investor Daily Summit 2026, di Jakarta, Kamis.

Dalam periode yang sama, belanja negara sudah dibelanjakan Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu, dan meningkat 19 persen yoy, yang dinilai relatif masih on-track. Dia menjamin akan ada percepatan belanja, terutama di bulan November dan Desember tahun ini.

Adapun defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di angka Rp319 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer Rp125,5 triliun.

"Memang APBN kita dari sejak awal didesain untuk defisit. Artinya, kita desain supaya belanja negara bisa lebih tinggi dari apa yang kita kumpulkan dari masyarakat, pendapatan negara," kata Menkeu.

"APBN akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang melindungi, dan APBN yang akan terus kredibel. Angka-angkanya kita jaga, sehingga dapat dipercaya bahwa APBN ini adalah APBN yang mengumpulkan uang dari rakyat, namun juga belanjanya ada kembali lagi kepada masyarakat Indonesia," ujar Suahasil.

Dia turut melaporkan bahwa aliran modal masuk hingga 7 Oktober sebesar Rp131,1 triliun berkat dukungan inflow Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Selain itu, pertumbuhan ekonomi 5,45 persen yoy per semester I-2026, inflasi 3,28 persen per September, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur 52,4, neraca perdagangan Januari-Agustus sebesar 7,25 miliar dolar AS, serta pertumbuhan kredit meningkat 13,7 persen yoy per Agustus.

Meski ekonomi domestik Indonesia cukup resilien, dia mengingatkan kondisi dunia yang bergejolak akibat konflik geopolitik hingga peningkatan suku bunga global, sehingga memberikan tekanan terhadap kebijakan fiskal.

"Dalam kondisi seperti inilah, maka kebijakan fiskal harus bisa merespons tekanan saat ini tanpa menjadi vulnerable (rentan) di masa depan. Kita nggak bisa menggunakan kebijakan fiskal belanja negara kita, kita buat setinggi mungkin, karena dalam jangka pendek mungkin itu bagus, tetapi dalam jangka panjang kemudian membuat fiskalnya sendiri menjadi vulnerable," ujar dia lagi.

Karena itu, dia menegaskan bahwa tingkat belanja yang tinggi harus tetap memperhitungkan bantalan fiskal agar kapasitas penanganan risiko di masa depan tidak tergerus.

"Peranan dari kebijakan fiskal itu adalah menjadi peredam kejut. Harga minyaknya bergerak cepat sekali, fiskal menjadi peredam kejutnya. Di dalam negeri, harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi tidak berubah, dia (kebijakan fiskal) menjadi shock absorber, menjadi agent of development, membiayai prioritas nasional yang produktif dan menjaga fiscal sustainability," ujar Menkeu.(end)