23056239

IQPlus, (19/8) - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta PT Dirgantara Indonesia dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk terlibat dalam pengembangan fasilitas MRO di Bandara Kertajati, Jawa Barat.

Sjafrie menyampaikan hal tersebut saat rapat bersama jajaran PT DI, PT GMF, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di dalam pesawat Hercules C-130, Rabu.

"Mungkin perlu menjadi atensi kita adalah bagaimana Garuda dengan GMF bisa ikut terus bersama PT DI baik secara manajemen maupun secara kapabilitas," kata Sjafrie dalam rapat tersebut.

Menurut dia, keterlibatan industri pertahanan dalam negeri diperlukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan nasional di bidang teknologi penerbangan.

Peningkatan kemampuan tersebut, kata Sjafrie, dapat didukung melalui transfer teknologi antara industri dalam negeri dan perusahaan asing yang memproduksi pesawat.

Ia mengatakan pengembangan fasilitas MRO di Bandara Kertajati oleh industri dalam negeri memungkinkan dilakukan, terutama setelah PT GMF berhasil melaksanakan perawatan kelas berat pesawat Hercules C-130.

Capaian tersebut dinilai menunjukkan peningkatan kemampuan industri penerbangan nasional karena sebelumnya perawatan kelas berat Hercules C-130 dilakukan oleh Lockheed Martin.

"Walaupun kita sudah mendapatkan bantuan teknis dari Lockheed Martin dan sekarang sudah mengantarkan kita kepada ujung supaya kita bisa berdiri sendiri," ujarnya.

Sjafrie mengatakan pembangunan fasilitas MRO di Bandara Kertajati masih berlangsung. Pemerintah juga merevitalisasi sejumlah fasilitas untuk mendukung operasional MRO.

Ia berharap pembangunan MRO dapat segera diselesaikan sehingga dapat dimanfaatkan PT DI dan PT GMF untuk merawat alat utama sistem senjata udara milik TNI maupun negara lain.

Sementara itu, analis dan pemerhati pertahanan dari Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Keris Hanif Rahadian mengatakan fasilitas MRO pesawat Hercules C-130 untuk kawasan Asia yang direncanakan dibangun di Bandara Kertajati harus berada di bawah kendali Indonesia.

"Indonesia harus memiliki kontrol dan kendali penuh terhadap seluruh aktivitas penggunaan Bandara Kertajati, termasuk terkait pemberian izin akses, penggunaan fasilitas, pergerakan personel asing, serta aktivitas yang dilakukan di dalam kawasan MRO," kata Hanif saat dihubungi ANTARA di Jakarta.

Menurut Hanif, posisi Indonesia sebagai tuan rumah harus tercermin dalam pengelolaan fasilitas tersebut sehingga pemerintah dapat mengawasi seluruh aktivitas MRO sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Karena itu, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sebagai negara produsen pesawat Hercules perlu memiliki kesepakatan yang jelas mengenai ruang lingkup kerja sama dan batasan operasional sejak awal.

"Kita harus tetap menjadi otoritas utama yang menentukan aturan main dan batasan operasional," ujarnya.

Hanif menilai pengaturan yang jelas diperlukan agar keberadaan MRO memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional Indonesia.

Menanggapi kekhawatiran bahwa pembangunan MRO dapat membuat Indonesia terlalu dekat dengan Amerika Serikat, Hanif meminta pemerintah menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.

"Transparansi dan komunikasi publik adalah hal yang sangat penting agar tidak muncul kesalahpahaman terkait tujuan pengembangan fasilitas tersebut," katanya. (end/ant)