21045714

IQPlus, (30/7) - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat inklusi keuangan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah terpencil dan perbatasan.

"Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalbar, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal," kata Norsan saat memaparkan program, inovasi, dan capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalbar dalam Virtual Assessment TPAKD Award yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Pontianak, Kamis.

Ia mengatakan inklusi keuangan tidak hanya memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Norsan, TPAKD Kalbar dibentuk sejak 2018 dan terus diperkuat hingga seluruh 14 kabupaten/kota memiliki TPAKD pada 2022. Penguatan dilakukan melalui koordinasi intensif, pendampingan, dan dukungan anggaran agar program percepatan akses keuangan berjalan optimal.

Norsan memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kalbar menunjukkan tren positif. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia mencapai 72,09, tingkat kemiskinan 5,97 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen, pertumbuhan ekonomi 5,39 persen, dan inflasi terkendali pada 1,85 persen. (end/ant)