20938040

IQPlus, (29/7) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan koordinasi, antara Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ESDM dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) untuk mengatasi persoalan ekspor mineral kritis logam tanah jarang (LTJ).

"Itu lagi dikoordinasikan oleh Gakkum dan juga dengan Dirjen Minerba untuk bagaimana kondisi existing-nya yang ada sekarang," ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot yang telah dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut terkait dengan beberapa perusahaan ekspor mineral yang tertahan akibat ditemukan kandungan mineral kritis LTJ di dalam komoditas ekspornya.

Yuliot menegaskan tidak boleh mengekspor bahan mentah, termasuk mineral kritis LTJ. Ia menjelaskan bahwa mineral kritis LTJ harus diolah di dalam negeri dan dimanfaatkan untuk pengembangan industri di dalam negeri.

"LTJ itu bisa dihasilkan dua, pertama dari kegiatan pertambangannya, kedua dari industri pengolahan," ujar Yuliot pula.

Selain itu, mineral kritis LTJ juga berperan dalam pengembangan teknologi canggih, seperti untuk sektor pertahanan di dalam negeri.

Untuk mengatur pemanfaatan mineral kritis LTJ, kata Yuliot lagi, sudah ada lembaga yang ditugaskan, yakni Badan Industri Mineral (BIM).

"Jadi, dengan ini kami juga akan melihat ini proses pengolahan di dalam negeri dan juga proses nilai tambah di dalam negeri," kata Yuliot.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, guna menyelesaikan berbagai hambatan ekspor mineral kritis yang mengandung logam tanah jarang (LTJ), di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7).

Rapat tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekspor, sekaligus merespons laporan pelaku usaha terkait persoalan ekspor mineral ikutan yang tertahan, seperti kasus di Pangkal Pinang.

Dudung menjelaskan kendala muncul karena belum adanya regulasi yang mengatur batas maksimal kandungan mineral ikutan LTJ yang diperbolehkan dalam komoditas ekspor.

Dudung mengungkapkan saat ini terdapat banyak kapal ekspor yang tertahan akibat ketakutan dan keraguan pelaku usaha dalam menghadapi dinamika regulasi. Ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan.

Ia memastikan Kantor Staf Presiden (KSP) bakal rutin menggelar rapat koordinasi secara berkala, guna mengurai setiap pengaduan masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus mengawal program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden. (end/ant)