27937030

IQPlus, (7/10) - Pemerintah China menanggapi rencana Inggris menaikkan tarif terhadap impor kendaraan listrik asal China, maupun usulan dari Jerman dan Prancis kepada Uni Eropa untuk membuat kewenangan baru di bidang perdagangan.

"Perlu saya tekankan bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan pada dasarnya adalah tentang memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing pihak demi mencapai keuntungan bersama," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun dalam keterangan tertulis di laman kementerian dikutip pada Rabu.

Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengenakan tarif lebih tinggi terhadap impor mobil asal China demi menyesuaikan kebijakan Uni Eropa (EU) dan memperkuat posisinya agar dapat disertakan dalam rancangan regulasi baru guna melindungi sektor manufaktur Eropa, termasuk otomotif dan bahan kimia.

EU telah membahas masalah tarif ini dengan Inggris sebagai bagian dari pembahasan mengenai rancangan regulasi Buatan Eropa (Made in Europe), yang dikenal sebagai Undang-Undang Akselerator Industri (Industrial Accelerator Act).

Saat ini, Inggris hanya mengenakan bea masuk standar sebesar 10 persen untuk mobil listrik China. Sebaliknya, sejak tahun 2024, EU telah menerapkan bea masuk tambahan hingga 45 persen, sementara AS menerapkan tarif sebesar 100 persen.

"Industri kendaraan listrik (EV) China menawarkan pilihan yang kompetitif bagi konsumen global, termasuk di Inggris, serta berkontribusi pada transisi hijau dan rendah karbon, sekaligus mewakili kapasitas produksi berkualitas tinggi yang memiliki permintaan pasar yang besar," tambah Giuo Jiakun.

EU menilai Inggris perlu menerapkan tarif untuk menciptakan persaingan yang setara agar memenuhi syarat untuk masuk dalam skema tersebut dan menyamai tarif hingga 45 persen yang telah diberlakukan EU terhadap kendaraan listrik China sejak Oktober 2024.

Di EU, sejumlah merek China pun berekspansi melalui kendaraan hibrida yang belum dikenakan pungutan tambahan. Sedangkan perusahaan seperti BYD juga mulai membangun fasilitas produksi lokal untuk menghindari bea masuk tersebut.

Jika tarif benar-benar diterapkan, langkah tersebut dapat menjadi perubahan arah dari kebijakan pemerintah sebelumnya mengingat Inggris secara konsisten berpendapat tidak memerlukan hambatan perdagangan seperti yang diterapkan negara-negara anggota EU, karena Inggris tidak memiliki masalah defisit perdagangan besar dengan China.

Negara-negara EU khawatir akan meningkatnya perdagangan China dengan kawasan itu karena mengingat ekspor China ke Uni Eropa bukan hanya kendaraan listrik, melainkan juga komponen, sehingga berpotensi menggerus industri lokal.

Jubir menambahkan, selain soal mobil listrik, Prancis dan Jerman juga mengusulkan pemberian wewenang kepada Komisi Eropa untuk membentuk instrumen perdagangan baru EU sehingga mampu bertindak cepat terhadap negara-negara yang praktik ekonominya menyebabkan gangguan serius bagi pasar Eropa seperti praktik dumping, subsidi besar-besaran, dan pembatasan yang memengaruhi akses terhadap pasokan penting.

Usulan Prancis-Jerman tersebut tidak secara resmi menyebut China sebagai target, tapi usulan itu sejalan dengan kekhawatiran lama Eropa terhadap kebijakan industri China.

Berdasarkan usulan tersebut, Komisi dapat memulai langkah-langkah balasan kecuali jika mayoritas memenuhi syarat (qualified majority) dari pemerintah negara-negara anggota EU memberikan suara untuk menghalanginya.

"Diharapkan Uni Eropa dapat bekerja sama dengan China ke arah yang sama dan menyelesaikan kekhawatiran masing-masing pihak melalui dialog dan konsultasi. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat bersama-sama menjaga stabilitas dan kelancaran rantai industri serta rantai pasokan global, sekaligus mendorong perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan China-EU yang sehat dan stabil," kata Guo Jiakun. (end/ant)